Governance dan Pengelolaan Keuangan Negara

All posts in the Governance dan Pengelolaan Keuangan Negara category

PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH

Published 9 Februari 2012 by ansharpemimpi

Gambaran Umum Pelaksanaan APBN

Pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari Siklus anggaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Siklus anggaran dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan APBN. Pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya (misal tahun anggaran 2008) kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan (misal tahun 2007). Kemudian pemerintah pusat dan DPR membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh pemerintah pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggran berikutnya.

Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah pusat bersama DPR membahas kebijaksanaan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.

– Baca Lebih Lanjut>

PERTANGGUNGJAWABANKEUANGAN NEGARA

Published 9 Februari 2012 by ansharpemimpi

PENDAHULUAN

    Menurut Mustopadidjaja (2003), pertanggungjawaban merupakan ujung dari siklus anggaran, setelah perencanaan dan pelaksanaan. Inti dalam pertanggungjawaban adalah evaluasi, evaluasi kinerja, dan akuntabilitas. Dalam mempertanggungjawabkan keuangan Negara yang dipercayakan Rakyat, Pemerintah menggunakan Laporan Keuangan sebagai alat pertanggung jawaban. Informasi yang terkandung dalam Laporan Keuangan yang dibuat Pemerintah dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umum, wakil rakyat, serta Pemerintah sendiri.


– Baca Lebih Lanjut>

PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Published 9 Februari 2012 by ansharpemimpi

DASAR HUKUM

  1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
  2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH.
  3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH.
  4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR   1   TAHUN  2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA.
  5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
  6. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA.
  7. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
  8. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010

TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.

  1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
  2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
  3. PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT
  4. PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT

-Baca Lebih Lanjut>

JENIS-JENIS ANGGARAN PEMERINTAH

Published 16 Desember 2011 by ansharpemimpi

1.    PENDAHULUAN

Pada dasarnya alokasi barang dan jasa dalam suatu masyarakat dapat dilakukan paling tidak melalui dua mekanisme, yaitu pertama, melalui mekanisme pasar (market mechanism), dan kedua melalui mekanisme birokrasi (bureaucratic mechanism). Dengan sejumlah kondisi yang disyaratkan, mekanisme pasar dianggap sebagai mekanisme yang dapat mendorong pemakaian sumber daya yang efisien (Musgrave & Musgrave, 1984), (Brown dan Jackson, 1986). Namun kegagalan pasar (market failures) terjadi juga dalam mengalokasikan sejumlah barang dan jasa. Penyebabnya adalah kaena adanya “public goods” beserta eksternalitinya. Jenis barang dan jasa inilah, beserta sejumlah “mixed goods” yang didistribusikan melalui mekanisme birokrasi.
Baca Selanjutnya