PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH

Published 9 Februari 2012 by ansharpemimpi

Gambaran Umum Pelaksanaan APBN

Pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari Siklus anggaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Siklus anggaran dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan APBN. Pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya (misal tahun anggaran 2008) kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan (misal tahun 2007). Kemudian pemerintah pusat dan DPR membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh pemerintah pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggran berikutnya.

Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah pusat bersama DPR membahas kebijaksanaan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.

Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran Kemeterian Negara/Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya. RKA-KL disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun. RKA-KL tersebut disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Hasil pembahasan RKA-KL disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya.

Pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN, disertai dengan nota keuangan dan dokumen–dokumen pendukungnya kepada DPR pada Bulan Agustus tahun sebelumnya. Pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPR. Dalam Pembahasan ini DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN.

Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan pemerintah pusat,maka pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, rincian pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden tentang rincian APBN. Kemudian Menteri Keuangan memberitahukan kepada menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara/lembaga. Menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang rincian APBN.

Dalam dokumen pelaksanaan anggaran diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.Pada Dokumen pelaksanaan anggaran juga dilampirkan rencana kerja dan anggaran badan layanan umum dalam lingkungan kementerian negara/lembaga.

Terhadap dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga, BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN) terkait, dan Kuasa Pengguna Anggaran.

Pengajukan dana dengan menerbitkan surat perintah membayar oleh masing-masing penanggungjawab kegiatan kepada Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara, yang kemudian melaksanakan fungsi pembebanan kepada masing-masing bagian anggaran serta fungsi pembayaran kepada yang berhak melalui jalur penyaluran dana yang ditetapkan dengan mekanisme giralisasi.

Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan APBN adalah Surat Keputusan Otorisasi/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana.

Dalam Pelaksanaan APBN tahun anggaran berjalan, pemerintah pusat menyusun laporan realisasi semester pertama APBN dan prognosis untuk enam bulan berikutnya, kemudian disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah pusat. Mengenai penyesuaian APBN dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan pemerintah pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang besangkutan, apablia terjadi :

  1. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;
  2. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
  3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
  4. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Berdasarkan perubahan-perubahan tersebut, pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan, untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Demikian juga, dalam keadaan darurat pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Tahap pengawasan pelaksanaan APBN ini memang tidak diungkap secara nyata dalam UU 17/2003, namun dalam Keputusan Presiden nomor 42/2002 jo Keppres 72/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN terdapat di Bab IX yang mengatur pengawasan pelaksanaan APBN. Pada tahap ini pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh atasan kepala kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN yang dilakukan kepala kantor/satuan kerja dalam lingkungannya. Atasan langsung bendahara melakukan pemeriksaaan kas bendahara sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

Inspektur Jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN yang dilakukan kantor/satuan kerja dalam lingkungan departemen/lembaga bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. Mengenai hasil pemeriksaan Inspektur Jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga tersebut disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan. Inspektur Jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan lembaga wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan APBN.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksekutif, terdapat pula pengawasan yang dilakukan oleh DPR atau legislatif baik secara langsung mupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui mekanisme monitoring berupa penyampaian laporan semester I kepada DPR selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya semester I tahun anggaran yang bersangkutan atau sekitar Bulan Juli. Laporan tersebut harus pula mencantumkan prognosa untuk semester kedua dengan maksud agar DPR dapat mengantisipasi kemungkinan ada tidaknya APBN perubahan untuk tahun anggaran bersangkutan. Laporan semester I dan prognosa semester II tersebut dibahas dalam rapat kerja antara panitia anggaran dan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penyampaian hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan APBN kepada DPR. Pemeriksaan yanag dilakukan BPK menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan APBN.

Pada tahap pertanggungjawaban, Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN di lingkungan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas leporan keuangan yang dilampiri laporan keuangan badan layanan umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing.

Laporan keuangan kementerian negara/lembaga oleh menteri/pimpinan lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian Menteri Keuangan menyusun rekapitulasi laporan keuangan seluruh instansi kementerian negara. Selain itu, Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara menyusun laporan arus kas, dan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara.

Semua laporan keuangan tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal sebagai wujud laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan kepada Presiden dalam memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Presiden menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Audit atas laporan keuangan pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah laporan keuangan tersebut diterima oleh BPK dari pemerintah.

Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN kepad DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Mengenai bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Landasan Hukum Pelaksanaan Anggaran

Dengan berlakunya ketentuan peraturan Undang-Undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, maka pengelolaan keuangan di Indonesia mengacu pada ketiga undang-undang tersebut di atas.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya diikuti dengan berbagai peraturan, baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan maupun Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan, yang antara lain terdiri dari :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
  5. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004.
  6. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004.
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN.
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar.
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun 2008.
  10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN.

Hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan anggaran dengan diberlakukannya Undang-Undang Bidang Keuangan Negara di atas adalah adanya pemisahan kewenangan administratif (ordonatur) yang berada pada Menteri/pimpinan lembaga dan kewenangan perbendaharaa (comptable) yang berada pada Menteri Keuangan.

Kewenangan administratif meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian negara/lembaga sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran.

Di lain pihak, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai BUN bukanlah sekedar kasir yang hanya berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut. Menteri Keuangan selaku BUN adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan dan manajer keuangan. Fungsi pengawasan disini terbatas pada aspek rechmategheid dan wetmatigheid dan hanya dilakukan pada saat terjadinya penerimaaan dan pengeluaran, sehingga berbeda dengan fungsi pre-audit yang dilakukan oleh kementerian teknis atau post-audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.

Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operasional Officer untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Sesuai dengan prinsip tersebut Kementerian Keuangan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional, sementara kementerian negara/lembaga berwenang dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing. Konsekuensi pembagian tugas antara Menteri Keuangan dan para menteri lainnya tercermin dalam pelaksanaan anggaran tersebut di atas.

Kemudian pembagian kewenangan antara menteri/pimpinan lembaga dinyatakan dalam pasal 4 Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian/lembaga yang dipimpinnya berwenang :

  1. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  2. menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
  3. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;
  4. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;
  5. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  6. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
  7. menggunakan barang milik negara;
  8. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara;
  9. mengawasi pelaksanaan anggaran;
  10. dan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

Sedangkan sesuai pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 2004, Menteri Keuangan selaku BUN berwenang :

  1. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
  2. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
  3. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran;
  4. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
  5. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
  6. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
  7. menyimpan uang negara;
  8. menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi;
  9. melakukan pembayaran berdasarkan permintaaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;
  10. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
  11. memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
  12. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;
  13. mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintah;
  14. melakukan penagihan piutang negara;
  15. menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
  16. menyajikan informasi keuangan negara;
  17. menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara;
  18. menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak;
  19. menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengertian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Pada Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara di pasal 4 ayat 2 huruf a disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berwenang menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan anggaran atau APBN, maka Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab atas penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga tersebut dilimpahkan kepada kepala satuan kerja (satker) pusat/unit pelaksana teknis/satker khusus/satker non vertikal tertentu/satker sementara.

Wujud dokumen pelaksanaan anggaran yang berlaku mulai tahun anggaran 2005 berupa daftar isian yang memuat uraian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, rencana penarikan dana tiap-tiap bulan dalam satu tahun serta pendapatan yang diperkirakan oleh kementerian negara/lembaga, sehingga dokumen pelaksanaan anggaran tersebut disebut daftar isian pelaksanaan anggaran atau disingkat DIPA. DIPA tersebut disusun atas dasar peraturan presiden tentang rincian APBN.

Konsep DIPA yang telah selesai disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran satker disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk DIPA pusat dan kepada Kepala Kanwil DJPB untuk DIPA daerah. Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menelaah kesesuaian konsep DIPA dengan rincian APBN yang ditetapkan dalam peraturan presiden dan kemudian mengesahkan DIPA pusat. Sedangkan Kepala Kanwil DJPB atas nama Menteri Keuangan selaku BUN menelaah kesesuaian konsep DIPA dengan rincian APBN yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden dan kemudian mengesahkan DIPA daerah.

Apabila dalam batas waktu yang ditentukan (akhir tahun anggaran) Kuasa Pengguna Anggaran satker belum menyampaikan konsep DIPA, maka Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kanwil DJPB tetap menerbitkan Surat Pengesahan DIPA yang dilampiri konsep DIPA (sementara) yang dibuat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kanwil DJPB berdasarkan surat rincian alokasi anggaran (SRAA) dan rencana kerja anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) atau peraturan presiden tentang rincian APBN. Dalam hal DIPA (sementara) ini dapat dipakai sebagai dasar penerbitan surat perintah membayar dengan ketentuan bahwa
dana yang dapat dicairkan dibatasi untuk pembayaran gaji pegawai, pengeluaran keperluan sehari-hari perkantoran, daya dan jasa, dan lauk pauk/bahan makanan. Sedangkan dana untuk jenis pengeluaran lainnya harus diblokir.

Menurut lampiran II Peraturan Menteri Keuangan nomor 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2006, maupun dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN dipasal 1 angka 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendahaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

Dari Pengertian tersebut, dapatlah dikatakan bahwa dalam DIPA terdapat dua dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun kementerian negara/lembaga bersangkutan dan dokumen surat pengesahan DIPA yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kanwil DJPB atas nama menteri keuangan selaku bendahara umum negara. Dengan demikian, suatu dokumen pelaksanaan anggaran dapat disebut DIPA (lengkap), apabila terdiri dari :

  1. Surat pengesahan DIPA (SP DIPA), berisi informasi mengenai hal – hal yang disahkan dari DIPA dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kanwil DJPB atas nama Menteri Keuangan.
  2. DIPA halaman I (Umum), terdiri dari halaman IA dan halaman IB. Halaman IA memuat informasi yang bersifat umum dari setiap satuan kerja. Halaman IB memuat informasi umum tentang rincian fungsi, program dan sasarannya serta indikator keluaran untuk masing-masing kegiatan.
  3. DIPA halaman II, berisi informasi setiap satuan kerja, uraian kegiatan / sub kegiatan beserta volume keluaran yang hendak dicapai serta alokasi dana pada masing-masing belanja yang dicerminkan dalam mata anggaran keluaran. Rincian halaman II untuk masing-masing DIPA adalah sebagai berikut :
    1. DIPA kementerian negara/lembaga, meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.
    2. DIPA perimbangan keuangan negara, meliputi belanja daerah dana alokasi umum, belanja daerah dana alokasi khusus, belanja daerah dana bagi hasil, belanja daerah dana penyesuaian, dan belanja daerah dana otonomi khusus.
    3. DIPA pembayaran bunga utang dan hibah, meliputi belanja bunga utang dalam negeri, belanja bunga utang luar negeri, Penerusan pinjaman dan belanja hibah.
    4. DIPA subsidi dan transfer berisi belanja subsidi.
    5. DIPA pembiayaan, meliputi pembiayaan dalam negeri, pembiayaan luar negeri, penerusan pinjaman dan penyertaan modal pemerintah.
  4. DIPA halaman III, berisi informasi tentang rencana penarikan dana dan penerimaan negara bukan pajak yang menjadi tanggungjawab setiap satuan kerja. Dalam hal pencantuman angka rencana penarikan pengeluaran pada halaman III DIPA berdasarkan rencana kerja, satuan kerja perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
    1. Untuk belanja pegawai, rencana penarikan pengeluaran per bulan adalah seperdua belas dari pagu gaji satu tahun;
    2. Untuk belanja barang dan modal, agar memperhatikan kebutuhan berdasarkan rencana penarikan/pembayaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang meliputi rencana penarikan uang persediaan dan rencana penarikan langsung untuk setiap bulan.
  5. DIPA halaman IV, berisi catatan-catatan yaitu hal-hal yang perlu menjadi perhatian oleh pelaksana kegiatan.

Jenis-Jenis Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Konsep DIPA disusun untuk masing-masing Satuan Kerja dan pada prinsipnya satu DIPA untuk satu satker. Khusus untuk Departemen Agama, Kejaksaan Agung, Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia, Departemen Keuangan, Departemen Pertanhanan dan Keamanan, Kepolisian Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Pusat Statistik, satu DIPA dapat meliputi beberapa satker pada masing-masing provinsi/Kantor Wilayah.

Berdasarkan pembagian anggaran dalam APBN, jenis DIPA dapat dikelompokkan atas DIPA Kemeterian Negara/Lembaga dan DIPA Pembiayaan dan Perhitungan (DIPA APP).

  1. DIPA Kementerian Negara/Lembaga

    DIPA Satker Pusat/kantor Pusat adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran dari Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang dikategorikan menjadi :

    1. DIPA Satker Pusat/Kantor Pusat

      DIPA Satker Pusat/kantor Pusat adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga, yang pelaksanaannya dilakukan oleh satuan kerja yang merupakan satuan kerja pusat atau satuan kerja Kantor Pusat suatu kementrian negara/lembaga, termasuk di dalamnya untuk DIPA Badan Layanan Umum (BLU), dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT).

      Satuan Kerja Pusat dapat terdiri dari satuan kerja–satuan kerja yang dibentuk oleh kementerian nagara/ lembaga secara fungsional dan bukan merupakan instansi vertikal . Sedangkan Satuan Kerja Kantor Pusat adalah satuan kerja dalam lingkup Kantor Pusat suatu kementerian negara /lembaga. Konsep DIPA Satker Pusat/kantor Pusat disusun dan ditetapkan oleh Satuan Kerja masing-masing kementerian negara/lembaga.

    1. DIPA Satker Vertikal/ Kantor Daerah

      DIPA Satker Vertikal/Kantor Daerah adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor/Instansi Vertikal Kementerian Negara/Lembaga di daerah.

      Konsep DIPA Satker Vertikal/Kantor Daerah disusun dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Vertikal yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri/ Ketua Lembaga.

    2. DIPA Dana Dekonsentrasi

      DIPA Dana dekonsentrasi adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga dalam rangka pelaksanaan dana dekonsentrasi, serta pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur.

      Konsep DIPA Dana Dekonsentrasi disusun dan ditetapkan oleh Kepala SKPD yang ditunjuk oleh Gubernur berdasarkan pendelegasian wewenang dari Menteri/Ketua Lembaga.

    3. DIPA Tugas Pembantuan

      DIPA Tugas Pembantuan adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan, serta pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.

      Konsep DIPA Dana Dekonsentrasi disusun dan ditetapkan oleh Kepala Satker Pusat yang ditunjuk oleh Menteri/Ketua Lembaga.

  2. DIPA Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (DIPA APP)

    DIPA APP adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP). BAPP merupakan Bagian Anggaran yang dikelola oleh menteri Keuangan dan penggunaan anggaran tersebut bersifat khusus serta tidak termasuk dalam anggaran kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Dalam Pelaksanaannya Menteri Keuangan menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran untuk menyusun dan menetapkan konsep DIPA. BAPP meliputi :

    1. Cicilan Bunga Utang (BA 061)
    2. Subsidi dan Transfer (BA 062)
    3. Belanja Lain-Lain (BA 069)
    4. Dana Perimbangan (BA 070)
    5. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (BA 071)
    6. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negari (BA 096)
    7. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri (BA 097)
    8. Penerusan Pinjaman sebagai Pinjaman (BA 098)
    9. Penyertaan Modal Negara (BA 099)
    10. Penerusan Pinjaman sebagai Hibah (BA 101)
    11. Penerusan Hibah sebagai Hibah (BA 102)

DIPA APP dapat terdiri dari :

  1. DIPA Belanja Pemerintah Pusat.

    DIPA Belanja Pemerintah Pusat adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran Bagian Anggaran Cicilan Bunga Utang (BA 061), Bagian Anggaran Subsidi dan Transfer (BA 062), Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 069), dan Bagian Anggaran Penerusan Pinjaman sebagai Hibah (BA 101). Pelaksanaan anggaran dilakukan oleh satuan kerja kementerian negara/lembaga atau satuan kerja yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

  2. DIPA Belanja Daerah

    DIPA Belanja Daerah adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan anggaran Bagian Anggaran Bagian Anggaran Dana Perimbangan (BA 070) dan Bagian Anggaran Bagian Anggaran Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (BA 071), pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

    Konsep DIPA Dana Perimbangan disusun dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan

  3. DIPA Pembiayaan

    DIPA Pembiayaan adalah DIPA yang memuat rencana kerja dan anggaran BAPP sebagai berikut :

    1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negari (BA 096)
    2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri (BA 097)
    3. Penerusan Pinjaman sebagai Pinjaman (BA 098)
    4. Penyertaan Modal Negara (BA 099)
    5. Penerusan Hibah sebagai Hibah (BA 102)
  4. DIPA Khusus

    DIPA Khusus adalah DIPA yang memuat rincian penggunaan anggaran yang berasal dari BAPP dimana karena sifat dan keperluannya sehingga Konsep DIPA dan Surat Pengesahan DIPA disatukan dalam satu lembar DIPA yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

    Sifat dan keperluan penerbitan DIPA Khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan kriteria penanganan kejadian luar biasa yang mempunyai tingkat urgensi sangat tinggi dan bersifat mendesak, seperti :

    1. penanganan yang bersifat darurat,
    2. kegiatan yang bersifat politis dalam rangka menjaga kredibilitas Pemerintah

Pelaksanaan Anggaran

Dalam pelaksanaan anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran mempunyai kewenangan dan bertanggunjawab atas penyusunan kegiatan dan perhitungan biaya yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Kewenangan dan tanggungjawab tersebut dilimpahkan kepada kepala satker pusat/unit pelaksana teknis/satker khusus/satker non vertikal tertentu/satker sementara, dan dikuasakan kepada gubernur untuk menunjuk satker perangkat daerah selaku kuasa pengguna anggaran.

Satker kementerian negara/lembaga tersebut menyusun dokumen pelaksanaan anggaran mengacu kepada rencana kerja dan anggaran (RKA-KL) dan peraturan presiden tentang rincian APBN. Hasil penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran tersebut disebut konsep DIPA yang memuat uraian sasaran yang akan dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan, rencana penarikan dana setiap bulan dalam satu tahun serta pendapatan yang diperkirakan.

Konsep DIPA diajukan kepada Direktur Jendaral Perbendaharaan atau kepada Kepala Kanwil Ditjen PBN untuk memperoleh pengesahan. Sebelum melakukan pengesahan Konsep DIPA tersebut, Dirjen PBN dan Kanwil Ditjen PBn mengadakan penelaahan terhadap konsep DIPA, apakah telah sesuai dengan peraturan presiden tentang rincian APBN dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila telah selesai kemudian Direktur Jendaral Perbendaharaan atau kepada Kepala Kanwil Ditjen PBN menerbitkan SP DIPA. SP DIPA dan konsep DIPA tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan disebut DIPA.

Apabila dalam pelaksanaan DIPA terdapat hal-hal yang mengharuskan adanya perubahan isi yang tercantum dalam DIPA, maka satker kementerian negara/lembaga dapat mengajukan revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen PBN untuk memperoleh pengesahannya. Mengenai pengesahan revisi DIPA ini ada yang langsung diputuskan oleh Direktur Jendaral Perbendaharaan atau kepada Kepala Kanwil Ditjen PBN, namun ada yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan prinsip dari Direktur Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan badan diatas terjadi pembagian wewenang antara DJN (Direktorat Jenderal Anggaran ) sebagai fiscal research dan fiscal policy, dan DJPBN ( Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara) selaku Fiscal Implementation dan Budget execution. DJN menganalisa dan mengkaji kebijakan fiscal serta perumusan asumsi makro, sedangkan DJPBN sebagai Perencana dan penyusun APBN serta pelaksana dan penanggung jawab APBN.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Dipresentasikan oleh Kukuh Bachtiar .A dan Rahma Prafinta Sari dalam mata kuliah PKN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: