PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH

Published 9 Februari 2012 by ansharpemimpi

Gambaran Umum Pelaksanaan APBN

Pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari Siklus anggaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Siklus anggaran dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan APBN. Pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya (misal tahun anggaran 2008) kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan (misal tahun 2007). Kemudian pemerintah pusat dan DPR membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh pemerintah pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggran berikutnya.

Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah pusat bersama DPR membahas kebijaksanaan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.

– Baca Lebih Lanjut>

AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Published 9 Februari 2012 by ansharpemimpi

Pendahuluan

Tujuan pernyataan standar konstruksi dalam pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstrusi dalam pengerjaan dengan metode nilai historis. Sedangkan dalam akuntansi kontruksi dalam pengerjaan (KDP) adalah :

  1. menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang KDP ;
  2. mengamankan transaksi KDP melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten;
  3. mendukung penyelenggaraan SAPP yang menghasilkan informasi KDP sebagai dasar pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Ruang Lingkup

Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga, wajib menerapkan standar ini.
– Baca Lebih Lanjut>

PERTANGGUNGJAWABANKEUANGAN NEGARA

Published 9 Februari 2012 by ansharpemimpi

PENDAHULUAN

    Menurut Mustopadidjaja (2003), pertanggungjawaban merupakan ujung dari siklus anggaran, setelah perencanaan dan pelaksanaan. Inti dalam pertanggungjawaban adalah evaluasi, evaluasi kinerja, dan akuntabilitas. Dalam mempertanggungjawabkan keuangan Negara yang dipercayakan Rakyat, Pemerintah menggunakan Laporan Keuangan sebagai alat pertanggung jawaban. Informasi yang terkandung dalam Laporan Keuangan yang dibuat Pemerintah dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umum, wakil rakyat, serta Pemerintah sendiri.


– Baca Lebih Lanjut>

Reaksi Pasar Modal terhadap Laporan Keuangan

Published 9 Februari 2012 by ansharpemimpi
  1. Pendahuluan

        Akuntansi keuangan dan keputusan pengungkapan memberi dampak pada pengguna laporan keuangan. Laba yang dilaporkan bergantung pada banyak keputusan akuntansi keuangan. manager mempunyai banyak pertimbangan dalam memilih antara metode akuntansi alternatif dan asumsi akuntansi. Oleh karena itu, salah satu implikasi dari pengambilan keputusan tersebut adalah dampak informasi terhadap harga saham (riset pasar modal).
    – Baca Lebih Lanjut>

PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Published 9 Februari 2012 by ansharpemimpi

DASAR HUKUM

  1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
  2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH.
  3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH.
  4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR   1   TAHUN  2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA.
  5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
  6. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA.
  7. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
  8. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010

TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.

  1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
  2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
  3. PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT
  4. PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT

-Baca Lebih Lanjut>

Pengenalan Teori Akuntansi & Lingkungan Laporan Keuangan

Published 26 Januari 2012 by ansharpemimpi

Pengenalan Teori Akuntansi
A. Pengertian Teori
Terdapat dua definisi yang ada dalam Kamus Webster (Dr. Jaka, Akuntansi Islam, p. 77 , yaitu :

Definisi 1

” a formulation of apparent relationship or underlying principles of certain observed phenomena which has been verified to some degree”

Yang artinya teori merupakan rumusan hubungan prinsip-prinsip dari suatu fenomena dan hubungan antar prinsip tersebut telah dilakukan pengujian. Pendekatan ini memakai proses empiris-induktif. Contoh : Teori Akuntansi Positif
-Baca Lebih Lanjut>

AKUNTANSI KEWAJIBAN (PSAP NO 9)

Published 26 Januari 2012 by ansharpemimpi

1.    Tujuan dan Ruang Lingkup
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.  Sedangkan ruang lingkup dari akuntansi kewajiban ini berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini, yakni:
a.    Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
-Baca Lebih Lanjut>