PELAKSANAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Published 9 Februari 2012 by ansharpemimpi

DASAR HUKUM

  1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
  2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH.
  3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH.
  4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR   1   TAHUN  2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA.
  5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.
  6. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA.
  7. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
  8. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010

TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.

  1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
  2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
  3. PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT
  4. PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT


 

LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Perencanaan

Siklus penyusunan APBD diawali dengan perencanaan daerah. Bagi daerah yang kepala daerahnya terpilih melalui pemilihan langsung diharapkan dalam waktu tiga bulan setelah kepala daerah dilantik segera menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan mempehatikan RPJP tahun 2005 s/d 2025 dan RPJM Nasional serta standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. SKPD menyusun rencana strategis (Renstra-SKPD) yang memuat visi,misi,tujuan,strategi,kebijakan,program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan kemudian dijabarkan ke dalam perencanaan untuk satu tahun yang disebut rencana kerja SKPD (Renja-SKPD). Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD. Pemerintah Daerah menyusun RPKD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kewajiban daerah mempertimbangkan prestasi pencapaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Berdasarkan RKPD maka pemerintah daerah akan menyusun KUA dan PPAS. Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD membahas KUA dan PPAS (prioritas dan plafon anggaran sementara) untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana Kerja dan Anggaran ini disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang disusun. Rencana Kerja dan Anggaran ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Proses selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui. APBD yang disetujui DPRD ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Jika DPRD tidak menyetujui Rancangan Perda APBD tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran daerah setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib.

 

Pelaksanaan (Penata-Usahaan)

Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibartu oleh (satu) orang wakil Presiden, dan oleh menteri negara. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.

Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD. Rancangan DPA-SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan. TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. DPA-SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah , dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan. DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran SKPD. Rancangan anggaran kas SKPD disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD. PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk dan perrkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Siklus penatausahaan penerimaan keuangan daerah terdiri atas dua siklus yaitu siklus penatausahaan penerimaan keuangan daerah dan siklus penatausahaan pengeluaran keuangan daerah.

 

Pengendalian (Audit Laporan Keuangan Daerah)

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu dilakukan pemeriksaan oleh satu badan pemeriksa keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri, seperti telah ditetapkan dalam Pasal 23 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara indenpenden, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban sedangkan tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Dalam pemeriksaan keuangan negara/ daerah, BPK wajib menggunakan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomi oleh BPK dan/atau pemeriksa. BPK telah menerbitkan Peraturan BPK nomor 01 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaa, yakni:

  1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
  2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif.
  3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atass hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

     

PELAKSANAAN ANGGARAN

Penatausahaan

Siklus penatausahaan penerimaan keuangan daerah terdiri atas dua siklus yaitu siklus penatausahaan penerimaan keuangan daerah dan siklus penatausahaan pengeluaran keuangan daerah.

  1. Siklus Penatausahaan Penerimaan Keuangan Daerah

    Penerimaan daerah dianggap sah jika penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah, dilakukan dengan cara:

    1. Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga
    2. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga
    3. Disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga
  2. Siklus Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah

    Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD. SPD disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD. Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. SPP terdiri dari:

    1. SPP Uang Persediaan (SPP-UP)
    2. SPP Ganti Uang (SPP-GU)
    3. SPP Tambahan Uang (SPP-TU)
    4. SPP Langsung (SPP-LS)

 

Akuntansi

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:

  1. Laporan realisasi anggaran
  2. Neraca
  3. Laporan arus kas
  4. Catatan atas laporan keuangan

Terdapat empat sistem dan prosedur akuntansi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah:

  1. Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  2. Sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  3. Sistem dan prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan pemerintah daerah.
  4. Sistem dan prosedur akuntansi selain kas meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas.

     

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam rangka pertannggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

  1. Laporan realisasi anggaran
  2. neraca
  3. catatan atas laporan keuangan

    Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan diserahkan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kepala daerah melakukan tanggapan dan melaksanakan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

     

PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN

KEPMENDAGRI No. 29/2002

  1. - RETADA ATAU REPETADA
  • RENSTRADA/ DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH LAINNYA
  1. ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM APBD
  2. STRATEGI DAN PRIORITAS APBD
  3. RENCANA ANGGARAN SATUAN KERJA (RASK)

PP 58 TAHUN 2005

  1. - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

    - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

    - RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

  2. KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) SERTA PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
  3. RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKASKPD)

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

  1. KEPALA DAERAH (PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH)
  • Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
  • Mewakili pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  • Mempunyai kewenangan menetapkan :
  1. kebijakan pelaksanaan APBD;
  2. kebijakan pengelolaan barang daerah;
  3. kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
  4. bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
  5. pejabat yang melakukan penerimaan daerah;
  6. pejabat yang mengelola utang dan piutang daerah;
  7. pejabat yang mengelolan barang milik daerah;
  8. pejabat yang menguji tagihan & memerintahkan pembayaran.
  • Melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada SEKDA selaku koordinator pengelola keuangan daerah; Kepala SKPKD selaku PPKD; Kepala SKPD selaku pejabat pengguna     anggaran/pengguna barang. Berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang
  1. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Sekretaris Daerah )
  • Membantu KDH menyusun kebijakan & mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan PEMDA termasuk pengelolaan KEUDA
  • Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan KEUDA lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh KDH
  • Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada KDH
  • Mempunyai tugas koordinasi di bidang :
  1. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan barang daerah;
  2. penyusunan rancangan RAPBD & RPAPBD;
  3. penyusunan Raperda APBD, PAPBD, & pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  4. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas KEUDA;
  5. penyusunan laporan KEUDA dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan     APBD;
  6. memimpin TAPD;
  7. menyiapkan domlak APBD & pengelolaan barang daerah;
  8. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA- SKPD;
  1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)( Kepala SKPKD )
  • menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan KEUDA;
  • menyusun RAPBD dan RPAPBD;
  • melaksanakan pemungutan PATDA yang ditetapkan PERDA;
  • melaksanakan fungsi BUD;
  • menyusun laporan keuda;
  • melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh KDH.
  • Dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD, PPKD berwenang:
  1. menyusun kebijakan dan domlak APBD;
  2. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
  3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  4. memberikan juknislak sistem penerimaan dan pengeluaran kasda;
  5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  6. menetapkan SPD;
  7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama PEMDA;
  8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan KEUDA;
  9. menyajikan informasi KEUDA;
  10. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
  11. menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku kuasa BUD;
  12. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KDH melalui SEKDA.
  1. PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (Kepala SKPD)
  • KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Kabid – n1) – PPTK
  • KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Kabid – n) – c
  • KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Sekretaris) – PPK-SKPD
  • BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN – Pembantu Bendahara
  • PPTK:
  1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban
  4. pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
  • PPK-SKPD
  1. Menyiapakan SPM
  2. Memverifikasi SPJ
  3. Melaksanakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  • Pembantu Bendahara

    Membantu Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran:

  1. Membuat dokumen
  2. Mencatat pembukuan
  3. Gaji

     

  1. B E N D A H A R A
  • BENDAHARA PENERIMAAN
  • BENDAHARA PENGELUARAN

Kepala daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran padad SKPD. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan, serta membuka rekening/ giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. Bendahara Penerimaan dan/ atau Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu dan/ atau bendahara pengeluaran pembantu. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

  1. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BENDAHARA UMUM DAERAH / KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
    (Kepala BPKAD/Biro/Bagian Keuangan)

    PPKD Selaku BUD (Kepala BPKAD/Biro/Bagian Keuangan) terdiri dari beberapa bidang:

  • BIDANG PENDAPATAN, bertugas dalam:
  1. Memungut Pendapatan
  2. Mengelola Pendapatan
  3. Memverifikasi Pendapatan dr Bendahara Penerimaan
  • BIDANG ANGGARAN, bertugas dalam:
  1. Menyusun APBD & Perubahan APBD
  2. Mengesahkan DPA SKPD
  • BIDANG AKUNTANSI, bertugas dalam:
  1. Melaksanakan Akuntansi
  2. Menyusun Laporan Keuangan Pemda
  3. Menyusun Laporan Semester
  • BIDANG ASET, bertugas dalam:

Mengelola Aset Daerah

  • BIDANG INVESTASI, bertugas dalam:

    Mengelola Investasi Daerah

  • KUASA BUD (KASDA)

    Penunjukan kuasa dengan keputusan kepala daerah. Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

    Kuasa BUD mempunyai tugas:

  1. Menyimpan anggaran kas
  2. Menyiapkan SPD
  3. Menerbitkan SP2D
  4. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah
  5. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bbank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk
  6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
  7. Menyimpan uang daerah
  8. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah
  9. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah
  10. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
  11. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah
  12. Melakukan penagihan piutang daerah.

 

STRUKTUR KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

 

 


 




 




 

 

 

  1. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK–SKPD)

    Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SPKD. PPK-SPKD mempunyai tugas:

    1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK
    2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji ddan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
    3. Melakukan verifikasi SPP
    4. Menyiapkan SPM
    5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
    6. Melaksanakan akuntansi SKPD
    7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD

PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/ daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

 

Dipresentasikan oleh Chita Nurul, Arninda Missekasari, Maya Febriastiwi dan Christianto dalam Diskusi Kelompok Mata Kuliah PKN

 

 


 

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: